responcom.id- Mengabdi pada negara sembari memegang teguh keyakinan tak seharusnya menjadi sebuah pilihan yang saling meniadakan. Prinsip inilah yang ditekankan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, saat menyoroti polemik aturan penggunaan hijab bagi calon kadet putri di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.
Saadiah mendesak pihak Unhan dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk segera membuka tabir regulasi terkait tata pakaian tersebut. Baginya, isu ini bukan sekadar perkara sehelai kain, melainkan ujian bagi transparansi seleksi dan jaminan hak asasi manusia di institusi pendidikan negara.
“Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” tegas Saadiah dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari Parlementaria, Minggu (23/8/2026).
Politisi asal PKS ini tak menampik bahwa lembaga pendidikan berbasis militer memiliki standar kedisiplinan yang sangat ketat. Namun, ia mengingatkan bahwa ketegasan aturan tidak boleh menabrak asas keterbukaan informasi.
Saadiah mengkritik keras praktik “aturan abu-abu” yang berpotensi merugikan peserta yang telah berjuang keras melewati berbagai tahapan tes.
“Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” bebernya.
Lebih jauh, Saadiah mengajak semua pihak untuk menelaah persoalan ini dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM). Proporsionalitas dan prinsip nondiskriminasi, menurutnya, harus menjadi panglima dalam penyusunan regulasi.
Kebutuhan penegakan disiplin institusi tak semestinya menjadi palu godam yang membatasi hak dasar warga negara.
“Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara,” tutur Saadiah.
Menutup pernyataannya, ia menaruh harapan besar agar sistem pendidikan pertahanan mampu bertransformasi menjadi tempat pendidikan yang tak hanya mencetak patriot disiplin, tetapi juga merangkul kebinekaan secara adil.
“Jangan sampai anak-anak terbaik bangsa dihadapkan pada pilihan antara mengabdi kepada negara dan mempertahankan keyakinannya. Negara harus mampu menghadirkan sistem yang disiplin, profesional, adil, dan konstitusional,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan