responcom.id – Rencana pengangkatan ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 memunculkan wacana baru terkait efisiensi anggaran negara. Komisi II DPR RI secara blak-blakan menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program-program berskala jumbo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk dialihkan demi mendanai kepastian status para aparatur sipil negara tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Mesakh Mirin, menegaskan bahwa kebutuhan anggaran raksasa di balik pengangkatan PNS baru ini harus disiasati dengan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga yang tidak bersifat urgen.
”Anggaran efisien kan program besar-besar ini untuk CPNS baru, dari program-program besar di beberapa kementerian lembaga, seperti MBG dan beberapa kementerian lain anggarannya bisa dipergunakan,” ujar Mesakh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Politikus Fraksi PAN ini menyambut baik rencana pengangkatan tersebut demi membebaskan para guru dari jerat status kontrak kerja. Menurutnya, pemenuhan hak dan kepastian status pegawai jauh lebih prioritas dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dibandingkan sejumlah pembelanjaan negara lainnya.
”Yang tidak urgen gitu menurut saya harus diefisienkan,” tegas Mesakh.
”Diharapkan diangkat menjadi aparatur sipil tetap, tidak kontrak lagi. Kedua mendapatkan hak-hak seperti aparatur sipil negara,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan sinyal positif terkait perubahan nasib tenaga honorer dan PPPK ini. Ia mengonfirmasi bahwa skema pengangkatan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan.
Meski belum merinci total keseluruhan kuota pengangkatan untuk tahun 2027, Purbaya memastikan gelombang pertama akan menyasar lebih dari setengah juta pegawai.
”Untuk tahap pertama, diperkirakan pemerintah akan mengangkat sebanyak 541.000 PPPK menjadi PNS,” ungkap Purbaya.
Tinggalkan Balasan