BONE, responcom.id – Kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone kembali diguncang prahara. Sang Ketua DPRD, Andi Tenri Walinonong, lagi-lagi memcuri perhatian publik dengan kabar yang tak sedap.
Politisi dari Partai Gerindra ini resmi dilaporkan ke Polres Bone pada Rabu (22/7/2026). Tuduhannya tak main-main, yakni dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Sekretariat DPRD Bone.
Insiden ini sontak menjadi buah bibir. Bagi publik Bone, kasus ini seakan membuka kembali rentetan catatan merah yang pernah mewarnai perjalanan karir sang pimpinan legislatif.
Tindakan arogan yang berujung ke ranah hukum ini nyatanya bukanlah kali pertama Andi Tenri memicu polemik. Berdasarkan catatan redaksi responcom.id, ada pola kontroversi yang kerap berulang.
Berikut adalah sederet polemik yang pernah mencuat dan menempatkan Ketua DPRD Bone ini di pusaran kritik masyarakat:
1. Tragedi Lempar Kue yang Berujung Laporan Polisi
Ini adalah kasus paling anyar yang kini tengah ditangani pihak berwajib. Hanya karena persoalan sepele saat memesan kue, emosi sang pimpinan dewan diduga meledak.
Korban yang merupakan staf Sekretariat DPRD mengaku dipanggil oleh Ketua DPRD. Alih-alih mendapat arahan kerja, korban justru mengaku dilempari kue, disiram air, hingga dilempar botol. Tak terima mendapat perlakuan kasar, korban langsung mengambil langkah tegas dengan melapor ke Polres Bone.
Pihak kepolisian telah membenarkan adanya Laporan Polisi (LP) tersebut. Saat ini, proses pemeriksaan awal terhadap pelapor sedang berjalan. Publik kini menanti ketegasan aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.
2. Diguncang Mosi Tidak Percaya oleh Rekan Sejawat
Krisis kepemimpinan Andi Tenri tidak hanya terjadi dengan staf bawahannya, tetapi juga di kalangan sesama wakil rakyat. Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Bone secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya kepadanya.
Mosi ini lahir dari akumulasi kekecewaan. Sang Ketua DPRD dinilai bertangan besi karena kerap mengambil keputusan sepihak. Mekanisme kolektif kolegial yang seharusnya menjadi roh lembaga legislatif, justru diabaikan.
Langkah sepihak ini dinilai mencederai marwah dewan, memicu keretakan internal, dan sempat melumpuhkan dinamika politik yang sehat di gedung wakil rakyat tersebut.
3. Walkout dan Ketegangan dengan Pemkab Bone
Sikap temperamental sang pimpinan dewan juga pernah tersaji di ruang sidang paripurna yang terhormat. Saat itu, agendanya sangat krusial bagi hajat hidup orang banyak, yakni pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.
Tanpa kompromi yang tuntas, Ketua DPRD menolak keras target PAD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Perdebatan alot tak terhindarkan. Puncaknya, Andi Tenri memilih walkout atau keluar dari ruang sidang begitu saja.
Aksi ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Sebagai pimpinan dewan, ia dinilai gagal menjaga ruang komunikasi eksekutif dan legislatif demi kepentingan pembangunan daerah.
4. Perseteruan Terbuka dengan Sekretaris DPRD
Hubungan yang tak harmonis di lingkungan kerja seolah menjadi ciri khas kepemimpinannya. Ketua DPRD Bone ini juga pernah terlibat konflik terbuka dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bone yang saat itu dijabat oleh Hj. Faidah.
Perselisihan antara unsur pimpinan dewan dengan pihak sekretariat ini sangat merugikan lembaga. Koordinasi dan administrasi kerja menjadi terhambat, memunculkan tanda tanya besar tentang kapasitas komunikasi sang ketua dalam mengelola manajemen internal.
Menanti Sikap
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan atau klarifikasi resmi dari Andi Tenri Walinonong terkait laporan kepolisian yang menyeret namanya.
Sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, publik menanti sikap ksatria dan transparansi dari sang pimpinan dewan. Hukum harus menjadi panglima, dan jabatan politik tidak boleh menjadi tameng dari jerat keadilan.
Tinggalkan Balasan