​”Kapan Kami Makan Seperti Anak di Kota?” Curhat 90 Siswa Pangkep Menanti MBG

Pangkep,responcom.id – “Kapan kami juga bisa makan di sekolah, Pak, seperti anak-anak di kota?”

​Pertanyaan polos nan mengiris hati itu keluar dari bibir para siswa di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Di saat puluhan ribu pelajar lain asyik menyantap hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka hingga kini hanya bisa menelan ludah menunggu giliran.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga pertengahan September 2026, janji manis MBG belum juga menyentuh dua sekolah di wilayah tersebut, yakni UPT SDN 60 Bung dan UPT SDN 44 Bakka.

​Orang tua siswa pun mulai resah. Mereka mengaku sudah berulang kali menyetor data yang diminta, namun tindak lanjutnya tak kunjung terlihat.

​Total ada sekitar 90 siswa yang kini menggantungkan harapan. Rinciannya, 46 peserta didik di SDN 60 Bung dan 44 peserta didik di SDN 44 Bakka.

​Kondisi ini terasa ironis. Pasalnya, Pemkab Pangkep telah menggembar-gemborkan peluncuran MBG sejak Januari 2025 lalu.

​Bahkan, data resmi Pemkab pada 2026 mencatat sudah ada 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi melayani 72.118 penerima manfaat di Pangkep.

​Lebih ironis lagi, wilayah Kecamatan Minasatene tempat kedua sekolah ini berada sebenarnya sudah memiliki dapur SPPG (SPPG Minasatene Kabba) yang beroperasi sejak September 2025. Dapur tersebut tercatat sudah melayani 2.877 orang.

​Lantas, mengapa SDN 60 Bung dan SDN 44 Bakka yang berada di kecamatan yang sama seolah ‘dianaktirikan’?

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan apakah kendala bertumpu pada kapasitas dapur, sulitnya rute distribusi, atau sekadar karut-marut pendataan administratif di tingkat atas.

​Bagi anak-anak usia SD tersebut, urusan birokrasi tentu terlalu rumit untuk dipahami. Yang mereka tahu, teman-teman sebaya mereka di sekolah lain sudah bisa makan siang bergizi dengan riang gembira.

​Kini, bola panas berada di tangan Badan Gizi Nasional dan Pemkab Pangkep. Pertanyaan polos dari 90 siswa di pelosok Bontoa itu butuh kepastian, bukan sekadar janji pendataan ulang.