JAKARTA, ResponInfo.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis menghadapi prediksi musim kemarau panjang tahun 2026. Sebagaimana dilansir dari publikasi resmi di laman dpr.go.id, Puan menyoroti potensi krisis air bersih, ancaman gagal panen di sektor pertanian, hingga risiko kesehatan masyarakat akibat fenomena El Nino.
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mulai mengalami krisis air bersih,” tegas Puan dalam keterangan resminya.
Mitigasi Hulu ke Hilir
Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), krisis air bersih telah melanda sejumlah kabupaten di Pulau Jawa, seperti Cilacap, Karawang, dan Bogor. Puan menekankan bahwa penyaluran bantuan air bersih bersifat sementara, sehingga Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur jangka panjang.
“Untuk daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan pembuatan sumur resapan,” jelas Puan.
Antisipasi Risiko Sebelum Krisis
BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung hingga tujuh bulan dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan bahwa data BMKG tidak boleh hanya menjadi informasi sektoral, melainkan dasar kebijakan pangan dan kesehatan.
Puan menilai, keberhasilan negara menghadapi kemarau bukan diukur dari respons saat kebakaran hutan atau krisis air terjadi, melainkan seberapa jauh risiko tersebut dapat ditekan sejak dini.
“Prediksi iklim yang tersedia berbulan-bulan sebelum puncak kemarau adalah kesempatan bagi Negara untuk menunjukkan tata kelola yang preventif. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa keputusan Pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan