KENDARI, ResponInfo.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (18/6/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyuarakan lima tuntutan krusial yang berkaitan langsung dengan masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Presiden Mahasiswa (Presma) sekaligus Ketua DEMA IAIN Kendari, Risdawati, menegaskan bahwa kondisi bangsa saat ini membutuhkan pengawasan ketat dari seluruh elemen, termasuk mahasiswa.
“Hari ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah terus membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan nasib rakyat. Karena itu, kami memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” ucap Risdawati dalam orasinya.
Menurutnya, diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan intelektual. Oleh karena itu, aksi ini menjadi manifestasi tanggung jawab moral mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam aksi damai tersebut, massa DEMA IAIN Kendari secara resmi menyerahkan lima tuntutan kepada pihak DPRD Sultra:
1. Tolak Revisi UU Polri:Mahasiswa menolak keras revisi ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka menilai ada potensi kembalinya praktik dwifungsi jika anggota Polri aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mundur atau pensiun jika ingin mengisi jabatan sipil.
2. Evaluasi Program MBG & Koperasi: Mendesak evaluasi menyeluruh dan transparansi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih agar tidak ada ruang penyalahgunaan anggaran.
3. Hentikan Kenaikan BBM:Menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai akan memicu efek domino, seperti kenaikan biaya distribusi, inflasi, dan menekan daya beli masyarakat luas.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset: Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
5. Stabilisasi Rupiah: Meminta langkah konkret pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah berdampak langsung pada meroketnya harga kebutuhan pokok, bahan baku industri, hingga pupuk pertanian.
Risdawati berharap DPRD Sultra memiliki integritas untuk meneruskan kelima aspirasi tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta.
“Jika parlemen sudah berubah menjadi pasar kepentingan elite penjilat pemerintah, maka jalanan adalah ruang sidang paling terhormat bagi mahasiswa,” pungkas Risdawati menutup orasinya.
Tinggalkan Balasan