Makassar — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kedatangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Kota Makassar, Kamis sore, 29 Januari 2026.
Aksi penolakan tersebut berlangsung di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang merupakan salah satu titik strategis di sekitar lokasi kegiatan nasional partai politik.
Diketahui, Jokowi dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Hotel Claro Makassar.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi menyampaikan orasi secara bergantian sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan dan kritik terhadap pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar ban bekas dan menutup separuh badan jalan dari arah Sultan Alauddin menuju Fly Over AP Pettarani. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan cukup panjang.
Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi guna memastikan aksi unjuk rasa berlangsung kondusif dan tidak meluas ke area lain.
Jenderal Lapangan Aksi, Rul, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bertujuan mengganggu agenda politik PSI, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Aliansi Keramat melakukan aksi unjuk rasa sebagai momentum kedatangan Menteri Kehutanan dan rencana kehadiran Jokowi. Ini bukan untuk mengganggu Rakernas PSI, tetapi karena adanya pejabat publik yang hadir di Sulawesi Selatan,” ujar Rul kepada wartawan di lokasi.
Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut bertujuan menyoroti sejumlah persoalan nasional yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya terkait kinerja Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.
“Aksi ini untuk menyampaikan persoalan di NKRI, pertama soal Menteri Kehutanan yang kami nilai belum mampu menjaga kawasan hutan,” katanya.
Menurut Rul, kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Indonesia berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab Kementerian Kehutanan.
“Contohnya persoalan di Sumatra yang tidak terlepas dari rusaknya hutan akibat pembalakan liar. Itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan, dengan berbagai kasus pembalakan liar dan perusakan kawasan hutan lindung.
“Aliansi menilai Menteri Kehutanan belum optimal dalam menjaga hutan. Salah satu dampaknya adalah bencana yang terjadi di berbagai daerah,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan