Makassar,responcom.id – Dengung persiapan menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia mulai terasa di Sulawesi Selatan. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan segera menginjakkan kaki di Tanah Anging Mammiri pada Oktober 2026 mendatang.

​Kunjungan kerja ini bukanlah agenda seremonial biasa. Presiden dijadwalkan membawa misi besar: meresmikan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan.

​Demi memastikan kelancaran agenda tersebut, sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) krusial digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (15/9/2026).

​Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri jajaran kepala daerah, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi).

​”Rapat ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober nanti,” ungkap Appi usai rakor.

​Appi menegaskan, kesiapan di lapangan harus terkoordinasi dengan matang. Pemkot Makassar sendiri menyatakan siap pasang badan untuk menyukseskan agenda nasional yang berfokus pada perlindungan sosial tersebut.

​”Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” tegasnya.

​Sementara itu, Mensos Gus Ipul menyoroti urgensi Program Sekolah Rakyat sebagai senjata utama pemerintah pusat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

​Menurut Gus Ipul, penanganan kemiskinan tidak bisa lagi sekadar bagi-bagi bantuan, tetapi harus menyentuh akar masalah sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi keluarga rentan.

​Ia merinci tiga jurus utama pemerintah: pemberian bansos untuk menekan beban pengeluaran, program pemberdayaan untuk menggenjot pendapatan keluarga, dan puncaknya adalah Program Sekolah Rakyat.

​”Melalui Sekolah Rakyat, intervensi tidak hanya diberikan kepada anak sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga diarahkan agar orang tuanya memiliki peluang meningkatkan kondisi ekonomi,” jelas Gus Ipul.

​Oleh karena itu, ia meminta seluruh pilar sosial, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk bersinergi penuh memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan efektif di daerah.