Makassar,responcom.id – Dengung persiapan menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia mulai terasa di Sulawesi Selatan. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan segera menginjakkan kaki di Tanah Anging Mammiri pada Oktober 2026 mendatang.
Kunjungan kerja ini bukanlah agenda seremonial biasa. Presiden dijadwalkan membawa misi besar: meresmikan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan.
Demi memastikan kelancaran agenda tersebut, sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) krusial digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (15/9/2026).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri jajaran kepala daerah, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi).
”Rapat ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober nanti,” ungkap Appi usai rakor.
Appi menegaskan, kesiapan di lapangan harus terkoordinasi dengan matang. Pemkot Makassar sendiri menyatakan siap pasang badan untuk menyukseskan agenda nasional yang berfokus pada perlindungan sosial tersebut.
”Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” tegasnya.
Sementara itu, Mensos Gus Ipul menyoroti urgensi Program Sekolah Rakyat sebagai senjata utama pemerintah pusat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Menurut Gus Ipul, penanganan kemiskinan tidak bisa lagi sekadar bagi-bagi bantuan, tetapi harus menyentuh akar masalah sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi keluarga rentan.
Ia merinci tiga jurus utama pemerintah: pemberian bansos untuk menekan beban pengeluaran, program pemberdayaan untuk menggenjot pendapatan keluarga, dan puncaknya adalah Program Sekolah Rakyat.
”Melalui Sekolah Rakyat, intervensi tidak hanya diberikan kepada anak sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga diarahkan agar orang tuanya memiliki peluang meningkatkan kondisi ekonomi,” jelas Gus Ipul.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pilar sosial, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk bersinergi penuh memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan efektif di daerah.

Tinggalkan Balasan