Jakarta,responcom.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra terus menjadi perhatian. Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan secara sistematis sebelum situasi berkembang di luar kendali.
Deddy menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal.
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Responcom.id, Sabtu (22/8/2026).
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut, pemerintah pusat perlu mengambil langkah terkoordinasi untuk memastikan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan menghadapi eskalasi karhutla.
Deddy juga menyoroti kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilainya belum memiliki kapasitas fiskal atau pendanaan yang memadai untuk mengorkestrasi penanganan karhutla secara efektif.
“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ujarnya.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan.
Asesmen tersebut dinilai penting untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merespons situasi dan berbagai tantangan yang muncul akibat karhutla.
“Oleh karena itu, Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi,” tegasnya.
Deddy mengatakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal untuk menangani karhutla.
Kondisi tersebut, menurutnya, semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan pemerintah pusat untuk membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” kata Deddy.
Deddy mengungkapkan eskalasi karhutla di Kalimantan dan Sumatra berlangsung secara gradual sehingga dinilai belum mendapatkan perhatian publik secara masif.
Padahal, dampaknya mulai dirasakan masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Berdasarkan data BNPB yang disampaikannya, pada semester pertama 2026 kebakaran telah terjadi di sedikitnya 26.000 hektare lahan dan masih terus meluas.
Ia juga menyebut kualitas udara di sejumlah daerah mengalami penurunan hingga melampaui ambang batas, dengan konsentrasi PM2.5 lebih dari 150 µg/m³.
Kondisi tersebut dilaporkan terjadi antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Riau serta memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat, karhutla juga mengganggu aktivitas ekonomi, sektor logistik dan transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat.
Deddy menilai eskalasi karhutla saat ini lebih serius dibandingkan periode 2023-2025. Kondisi tersebut, kata dia, semakin diperparah oleh kekeringan ekstrem yang disebutnya terjadi akibat fenomena El Nino.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunggu kondisi karhutla semakin parah sebelum mengambil langkah luar biasa.
Pemerintah pusat dinilai perlu segera mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan