Ambon,responcom.id – Video seorang oknum anggota TNI yang merupakan ajudan Gubernur Maluku diduga menghina seorang mahasiswa dengan sebutan “monyet” viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi usai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (17/8/2026).Perkara bermula ketika mahasiswa asal pedalaman Pegunungan Seram Utara bernama Wili Ropena hendak menyerahkan surat dari para tua adat kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Di tengah kerumunan, Wili diduga dihalangi dan didorong sejumlah petugas keamanan. Seorang oknum aparat yang kemudian diketahui merupakan ajudan gubernur diduga melontarkan umpatan, termasuk menyebut mahasiswa itu “monyet” dan “bodoh”.
Momen tersebut terekam kamera ponsel dan langsung menyebar luas di media sosial, termasuk dibagikan berbagai akun berita lokal Maluku. Banyak warganet mengutuk tindakan yang dinilai merendahkan martabat mahasiswa pedalaman, dan menyamakan ucapan tersebut dengan stigma rasis yang kerap menimpa masyarakat pegunungan.
Pelaku yang kerap disapa Rahim atau Rohim telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada publik.”Memang saya akui dan minta maaf, ucapan monyet itu saya lontarkan,” kata ajudan tersebut dalam klarifikasinya yang beredar di media sosial, Selasa (18/8/2026).Pengakuan itu tidak serta-merta meredakan amarah masyarakat Maluku. Sejumlah tokoh pemuda justru menuntut adanya tindak lanjut tegas dari pihak Pemprov Maluku maupun institusi TNI.
Pemuda Maluku Richard Kariuw mengecam keras dugaan ucapan bernuansa rasis tersebut. Menurutnya, mahasiswa hadir membawa amanat masyarakat dan para tua adat, sehingga seharusnya mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bermartabat.”Penghinaan terhadap saudara kita dari pedalaman Seram tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Pejabat dan aparat harus melayani dan mendengarkan rakyat, bukan merendahkan,” ujar Richard Kariuw, Senin (17/8/2026) malam.Hari ini, Selasa (18/8/2026), giliran Naldo Amanukuany, tokoh Pemuda Negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara daerah asal sang mahasiswa ikut bersuara. Ia menilai ucapan oknum ajudan telah melukai perasaan masyarakat pedalaman yang selama ini berjuang agar suaranya didengar pemerintah.
“Kami meminta pernyataan tersebut ditindaklanjuti secara serius, baik oleh Pemprov Maluku maupun institusi TNI yang menaungi oknum tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Naldo.Publik juga mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kapolda Maluku untuk bertindak tegas atas dugaan pelanggaran etik dan kode keprajuritan yang dilakukan oknum tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan luas karena terjadi tepat di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, momen yang seharusnya menyatukan seluruh elemen bangsa. Warga Maluku ke pedalaman justru merasa suaranya ditutup dalam kesempatan menyampaikan amanat adat kepada gubernur yang baru saja memimpin upacara kenegaraan.Kasus dugaan penghinaan bernuansa SARA terhadap warga pedalaman ini juga menyentuh sensitivitas persoalan kesenjangan antara masyarakat pesisir dan pedalaman di Maluku, termasuk diskriminasi yang kerap dilaporkan dialami warga pegunungan di kota-kota besar provinsi itu.Redaksi masih berupaya menghubungi konfirmasi resmi dari Pemprov Maluku dan Mabes TNI atas peristiwa tersebut. Kasus ini akan kami perkirakan (update) seiring perkembangan.
Tinggalkan Balasan