Jakarta, responcom.id— Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, mendesak pemerintah agar menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antardaerah sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Pernyataan tegas ini disampaikannya menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum refleksi untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dua hal penting itu harus menjadi prioritas pembangunan di 2027. Kalau kita mengatakan prioritas, itu harus terlihat jelas dalam postur APBN 2027 nantinya,” ujar Andi.
Lebih lanjut, Andi menyoroti persoalan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi. Ia menilai, meski angka pertumbuhan ekonomi nasional tergolong baik, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil secara merata karena hanya ditopang oleh segelintir provinsi.
Oleh karena itu, ia meminta agar program pemerintah yang masih bersifat sentralistik segera dievaluasi. Fokus pembangunan harus diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Selain pemerataan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dinilai sangat krusial. Hal ini tidak hanya mencakup sektor pendidikan dan tingginya angka partisipasi sekolah, tetapi juga penguatan daya beli masyarakat.
“Angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah daerah harus menjadi perhatian pemerintah. Adanya IPM di setiap kabupaten dan provinsi wajib menjadi salah satu indikator prioritas dalam APBN 2027,” tegasnya.
Untuk mendukung pemerataan tersebut, pembangunan konektivitas antarwilayah turut menjadi sorotan. Andi mendorong optimalisasi program Instruksi Presiden (Inpres) guna membuka akses daerah-daerah yang selama ini masih terisolasi.
“Konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain, terutama daerah-daerah terisolir, itu pasti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Sebagai wakil rakyat, Andi memastikan bahwa pihaknya akan mengawal ketat rancangan anggaran pemerintah agar selaras dengan kebutuhan di lapangan, bukan sekadar mengejar target makro nasional.
“DPR tentu akan mengawal anggaran-anggaran pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih kecil, bukan hanya nasional, dan juga menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan