Makassar,Responcom.id- Usia 58 tahun menandai berakhirnya perjalanan panjang Komjen Pol Mohammad Fadil Imran di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Jenderal bintang tiga asal Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, itu resmi memasuki masa purnatugas sejak 14 Agustus 2026, setelah mengabdi lebih dari tiga dekade.Pensiunnya Fadil bukan sekadar pergantian status seorang jenderal polisi. Ia menorehkan 35 tahun pengabdian di institusi yang sebagian besar diisi kariernya di bidang reserse, hingga jabatan terakhirnya sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.Langkah terbaru Fadil pun langsung menjadi sorotan. Pemerintah mempercayainya mengisi posisi Komisaris di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, BUMN holding industri pertambangan yang membawahi perusahaan raksasa seperti PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT Timah, PT Freeport Indonesia, hingga PT Vale Indonesia.
Dari Polsek hingga Mabes Polri
Perjalanan karier Fadil dimulai setelah ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Ia banyak dibentuk oleh pengalaman di bidang reserse, berawal dari jabatan Wakil Kasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat.Pada 1999, Fadil dipercaya menjadi Kapolsek Metro Cengkareng, kemudian Kapolsek Metro Tanah Abang pada 2002. Jenjang kariernya terus menanjak ke posisi penting di tingkat polda hingga Mabes Polri, mulai dari Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres KP3 Tanjung Priok pada 2008, hingga Waditreskrimum Polda Metro Jaya setahun kemudian.Fadil pernah memimpin Polres Metro Jakarta Barat, kemudian menjabat Dirreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dirtipid Siber Bareskrim Polri. Memasuki jajaran perwira tinggi, ia menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri pada 2019, Kapolda Jawa Timur pada 2020, Kapolda Metro Jaya hingga 2023, Kabaharkam Polri, dan puncaknya sebagai Astamaops Kapolri sebelum purnatugas.
Kiprah Baru di Tengah Pusaran Politik di Gowa
Setelah pensiun, perjalanan karier Fadil justru berlanjut ke sektor korporasi. Penunjukannya sebagai Komisaris MIND ID menjadikan kiprahnya setelah purnatugas ikut menjadi perhatian, khususnya di daerah asalnya, Sulawesi Selatan.Nama Fadil memang memiliki kaitan kuat dengan dinamika politik di Sulsel. Ia merupakan kakak dari Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, keduanya terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.Masa purnatugas Fadil itu pun bertepatan dengan dinamika politik yang tengah berlangsung di Kabupaten Gowa. Pasalnya, DPRD Gowa telah sepakat mengajukan usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang melalui proses hak angket yang kini memasuki tahapan kajian di Mahkamah Agung (MA).
Seluruh tujuh fraksi di DPRD Gowa menyetujui usulan pemakzulan tersebut secara bulat, dan seluruh 45 anggota DPRD ikut menandatangani persetujuan itu. Dalam prosesnya, Husniah sempat meninggalkan salah satu sidang Pansus Hak Angket karena perbedaan pandangan soal mekanisme penyampaian pertanyaan, namun ia kembali hadir dalam rapat paripurna 12 Agustus 2026.”Kritik adalah bagian dari demokrasi. Pengawasan adalah bagian pemerintahan yang sehat,” ujar Husniah dalam rapat penetapan pendapat itu, seperti dikutip CNN Indonesia, sembari menegaskan ia siap menghormati setiap keputusan hukum sesuai perundang-undangan.Karena usulan DPRD Gowa kini masih dalam tahapan administratif di MA, belum ada keputusan akhir mengenai pemberhentian Bupati Gowa. Proses berikutnya, bila MA memutuskan mendukung, akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti.
Situasi tersebut menjadi konteks tersendiri bagi Fadil yang baru saja menutup kariernya di Polri. Di satu sisi ia mengakhiri tiga dekade pengabdian di kepolisian; di sisi lain, daerah kelahirannya tengah menghadapi dinamika pemerintahan yang melibatkan salah satu anggota keluarganya.Dengan demikian, purnatugas Fadil Imran bukan hanya menjadi akhir satu babak karier kepolisian, tetapi juga awal perjalanan baru di dunia korporasi ketika nama dan pengalamannya masih menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Tinggalkan Balasan