MAROS, responcom.id – Wajah pendidikan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, rupanya masih menyisakan potret buram. Di tengah gegap gempita wacana kemajuan pendidikan nasional, ratusan siswa di daerah ini masih harus bertaruh nyawa belajar di bawah atap bangunan yang tak lagi layak.
Fakta miris ini terkuak langsung saat Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Maros, pada Sabtu (25/7/2026).
Turun langsung ke lapangan, Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tak bisa menyembunyikan kekecewaannya melihat minimnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar di daerah berjuluk Butta Salewangang tersebut.
Titik pertama yang menjadi sorotan tajam adalah SD Negeri 111 Inpres Polejiwa. Saat meninjau lokasi, Andi mendapati kondisi bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan.
Dinding-dinding ruang kelas tampak mengelupas dimakan usia. Lebih ironis lagi, fasilitas perpustakaan yang seharusnya menjadi jantung literasi siswa, ditemukan dalam kondisi rusak parah dan sudah tidak layak digunakan. Padahal, sekolah ini menjadi tumpuan harapan bagi 187 siswa untuk merajut masa depan.
”Anak-anak kita memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Revitalisasi sekolah dengan kondisi seperti ini tidak boleh ditunda, harus segera menjadi prioritas agar kualitas pendidikan kita tidak jalan di tempat,” tegas Andi Muawiyah.
Pemandangan tak kalah menyesakkan dada tersaji saat rombongan bergeser ke SMP Negeri 2 Maros. Sekolah yang menampung sekitar 900 siswa dan 50 guru ini tengah menghadapi krisis ganda.
Pertama, keterbatasan ruang kelas membuat sekolah ini angkat tangan dan tak mampu menampung seluruh calon peserta didik baru pada tahun ajaran 2025/2026.
Kedua, yang paling fatal, sekolah ini adalah “langganan” banjir. Tak main-main, saat musim penghujan tiba, ketinggian air yang merendam area sekolah bisa mencapai dua meter. Kegiatan belajar mengajar otomatis lumpuh total.
Merespons kondisi ekstrem ini, Andi mendesak pemerintah agar segera mengintervensi dengan solusi permanen. “Pembangunan ruang kelas bertingkat (vertical building) adalah solusi paling rasional. Selain mengatasi keterbatasan daya tampung, ini juga meminimalkan gangguan belajar saat banjir datang merendam,” urainya.
Lantas, mengapa sekolah-sekolah yang nyaris ambruk dan langganan banjir ini tak kunjung tersentuh bantuan? Hasil dialog Komisi X dengan pihak sekolah mengungkap sebuah ironi birokrasi: masalah data.
Fasilitas yang jelas-jelas rusak di depan mata ini ternyata belum mendapatkan afirmasi program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alasannya sepele namun fatal: data pendukung pokok pendidikan (Dapodik) dari pihak sekolah belum sepenuhnya optimal dan akurat saat diajukan ke pusat.
”Data yang akurat itu nyawa. Itu adalah syarat mutlak agar sekolah bisa menarik program bantuan dari pemerintah pusat. Saya meminta pembaruan data pendidikan ini harus dikawal serius oleh setiap satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan setempat,” tegur Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II ini.
Selain membedah karut-marut infrastruktur pendidikan, rangkaian reses Komisi X DPR RI juga menyasar sektor statistik dan kebudayaan.
Saat mengunjungi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Andi menilai fasilitas kantor saat ini sudah cukup representatif. Terkait usulan pembangunan rumah dinas, ia mengingatkan agar hal tersebut disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan negara.
Kunjungan maraton ini kemudian ditutup dengan meninjau situs sejarah Balla Lompoa Marusu di Kecamatan Maros Baru. Di sana, Andi menitipkan pesan penting.
”Melestarikan Balla Lompoa bukan sekadar menjaga bangunan tua. Ini adalah upaya merawat identitas dan kekayaan budaya Maros sebagai fondasi karakter bangsa di tengah gempuran zaman,” tutupnya.
Bagi publik, kunjungan reses ini tak boleh hanya berakhir menjadi catatan di atas kertas.
Tinggalkan Balasan