Lampung Timur,responcom.id – Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas daerah kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Anggaran publik senilai puluhan miliar rupiah kini digelontorkan untuk membenahi akses transportasi krusial di wilayah pesisir Provinsi Lampung.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi proyek pembangunan Jembatan Way Bungur yang terletak di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis (16/7/2026).
Dalam agenda pengawasan lapangan tersebut, Wapres Gibran didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rombongan menerima pemaparan komprehensif terkait perkembangan fisik, kendala teknis, hingga desain rancang bangun jembatan yang diproyeksikan menjadi urat nadi pergerakan ekonomi warga pesisir.
Berdasarkan dokumen teknis yang dipaparkan, Jembatan Way Bungur yang baru ini akan menghubungkan dua wilayah penting, yakni Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir. Megaproyek ini memiliki panjang trase mencapai 764 meter. Proses pembangunannya ditargetkan rampung dalam kurun waktu 18 bulan ke depan, dengan menelan nilai investasi dari kas negara sebesar Rp96,8 miliar.
Infrastruktur dengan anggaran fantastis ini dituntut untuk dibangun dengan spesifikasi teknis tingkat tinggi demi menjamin keselamatan dan keawetan bangunan. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, desain struktur jembatan telah disesuaikan dengan kondisi geografis dan hidrologis sungai setempat.
”Jembatan baru tersebut dirancang menggunakan bentang utama rangka baja sepanjang 80 meter. Struktur ini didukung oleh konstruksi pile slab sepanjang 550 meter, MSE Wall 114 meter, PC-I Girder 20 meter, serta RBI sepanjang 80 meter,” tulis laporan resmi Dinas Kominfotik Lampung.
Saat ini, proses pekerjaan masih tertahan pada tahapan penyelesaian administrasi dasar, yang meliputi proses pembebasan lahan warga serta pengurusan perizinan dampak lingkungan (Amdal).
Di titik inilah pengawasan publik sangat diperlukan. Proses pembebasan lahan harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan dialog agar warga lokal yang tanahnya terimbas proyek negara tidak merasa dirugikan.
Kehadiran jembatan baru ini sejatinya merupakan solusi konkret atas persoalan menahun yang mendera fasilitas jembatan lama. Berdasarkan observasi di lapangan, kondisi jembatan eksisting sudah sangat memprihatinkan. Terdapat kerusakan struktural pada bagian timbunan oprit, geometri bangunan yang tak lagi simetris, hingga daya tampung beban yang sangat terbatas.
Kondisi infrastruktur yang uzur ini selama bertahun-tahun telah menghambat mobilitas sosial warga dan mencekik kelancaran distribusi logistik antarwilayah.
Guna memastikan kesiapan lokasi, Wapres Gibran tidak hanya memantau dari atas daratan. Ia bersama rombongan secara langsung menaiki perahu motor, menyusuri aliran Sungai Way Bungur. Langkah observasi perairan ini dilakukan untuk melihat langsung posisi tiang pancang trase jembatan serta mengevaluasi arus sungai yang akan memengaruhi proses pengerjaan konstruksi.
Bagi tata kelola pemerintahan Provinsi Lampung, jembatan ini bukan sekadar tumpukan baja dan beton. Infrastruktur ini adalah kunci pembuka isolasi dan akses ekonomi baru bagi masyarakat pesisir timur.
Pemerintah daerah berharap jembatan ini mampu memangkas drastis waktu tempuh distribusi hasil bumi. Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga tangkapan perikanan nelayan lokal dapat lebih cepat menembus pasar. Selain itu, jembatan ini akan mempermudah akses anak-anak menuju fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan terpadu.
”Melalui dukungan penuh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis konektivitas di kawasan timur Lampung akan semakin kuat. Infrastruktur ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru yang mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup keterangan resmi Dinas Kominfotik.
Turut hadir mengawal agenda kenegaraan ini adalah Kapolda Lampung, Pangdam II/Sriwijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta puluhan jajaran pejabat dari tingkat pusat hingga aparat pemerintah desa setempat. Kesuksesan proyek ini kini sepenuhnya bertumpu pada integritas pelaksana proyek dan ketatnya fungsi pengawasan anggaran.
Tinggalkan Balasan