MAKASSAR, ResponInfo.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel, Senin (15/6/2026). Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan keras terhadap rekomendasi DPRD terkait dugaan pelanggaran PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.
Massa aksi secara tegas mendesak DPRD Sulsel untuk mengambil langkah politik yang lebih konkret, yakni menggunakan hak angket guna mengusut tuntas berbagai persoalan yang melibatkan perusahaan pengembang tersebut.
“Apa yang menjadi rekomendasi DPRD terhadap GMTD kami tolak! Kami mendorong DPRD Sulsel untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket,” tegas Koordinator Lapangan Aksi, Rifal, saat berorasi langsung di hadapan pimpinan dewan.
Selain mendesak pembentukan Pansus, mahasiswa juga meminta pimpinan DPRD Sulsel untuk menandatangani pernyataan sikap yang mengikat terkait pengusutan dugaan pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) dalam aktivitas PT GMTD.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi. Di hadapan para demonstran, ia menegaskan komitmen lembaganya yang akan selalu terbuka dan transparan dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami pastikan lembaga ini selalu transparan dalam menyikapi dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD,” ujar Andi Rachmatika.
Turut hadir menemui massa, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, yang membacakan kembali poin-poin rekomendasi gabungan dari Komisi C dan Komisi D terkait PT GMTD.
Kadir Halid menekankan, salah satu poin krusial dalam rekomendasi tersebut adalah peringatan tegas yang meminta PT GMTD Tbk untuk senantiasa mempedomani Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 118 Tahun 1991 dalam setiap aktivitas proyeknya, khususnya di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.
Selain memfokuskan tuntutan pada isu PT GMTD, massa HMI Badko Sulsel juga memanfaatkan mimbar aksi tersebut untuk menyuarakan isu nasional. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini berjalan kondusif. Setelah seluruh tuntutan disampaikan dan dialog dengan perwakilan DPRD selesai dilakukan, massa membubarkan diri secara tertib meninggalkan pelataran Gedung DPRD Sulsel.
Tinggalkan Balasan