Respon Info. Com – Polemik penggantian nasi dengan kentang dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mappasaile, Kabupaten Pangkep, menuai beragam respons di tengah masyarakat.
Polemik tersebut mencuat setelah menu kentang sebagai pengganti nasi viral di media sosial. Perbincangan publik terutama menyoroti porsi kentang yang dinilai tidak setara dengan nasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Sulawesi Selatan, Manji Lala, menilai dari gambar menu yang beredar, porsi kentang kemungkinan belum mencukupi jika dibandingkan dengan standar Kementerian Kesehatan.
“Kalau melihat gambar yang beredar, kemungkinan porsinya masih kurang. Untuk menyamai satu porsi nasi, setidaknya dibutuhkan dua kentang ukuran sedang. Namun untuk memastikan cukup atau tidaknya, tetap harus dihitung berdasarkan berat dalam gram,” jelas Manji, Kamis (12/2/2026), saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Manji menegaskan bahwa secara prinsip gizi, kentang sah-sah saja menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat.
“Secara prinsip gizi, nasi sangat bisa diganti dengan kentang karena kentang juga merupakan sumber karbohidrat yang baik. Jadi secara konsep tidak masalah, yang penting porsinya tepat dan menu tetap seimbang dengan lauk, sayur, dan buah,” ujarnya.
Mengacu pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) 2017 terbitan Kementerian Kesehatan RI, nasi per 100 gram mengandung 180 kilokalori energi dan 39,8 gram karbohidrat. Sementara kentang per 100 gram mengandung 62 kilokalori energi dan 13,5 gram karbohidrat.
“Artinya, jika ingin setara dengan satu porsi nasi, jumlah kentang memang harus disesuaikan agar kebutuhan energi siswa tetap terpenuhi. Minimal sekitar dua kentang ukuran sedang, tergantung berat bersihnya,” tambahnya.
Dari sisi pengolahan, Manji menyarankan agar kentang diolah dengan cara yang sehat untuk menjaga nilai gizinya.
“Cara olah yang disarankan adalah direbus, dikukus, atau dipanggang. Hindari digoreng terlalu lama atau ditambah banyak minyak dan garam,” jelasnya.
Manji juga menekankan bahwa tantangan utama dalam polemik ini bukan pada aspek gizi, melainkan faktor budaya makan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Di Sulsel ini ada anggapan belum makan kalau belum makan nasi. Jadi ketika nasi diganti dengan sumber karbohidrat lain seperti singkong, ubi jalar, atau kentang, wajar jika muncul penolakan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Buku Standar Gizi dan Makanan Program MBG yang seharusnya menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan di SPPG.
“Semua pihak di SPPG harus menjadikan buku standar tersebut sebagai acuan, sehingga makanan yang dihasilkan sesuai standar gizi,” tegasnya.
Menurutnya, pengolahan yang tepat sangat penting agar kualitas gizi tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko kesehatan akibat konsumsi lemak dan natrium berlebih.
Terkait pihak yang bertanggung jawab memastikan menu MBG sesuai prinsip gizi seimbang, PERSAGI menegaskan bahwa SPPG bekerja dalam sistem tim yang melibatkan mitra, akuntan, ahli gizi, dan chef.
“Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan makanan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Jika ada perubahan menu, semua harus duduk bersama,” ujarnya.
PERSAGI Sulsel berharap edukasi gizi kepada masyarakat terus diperkuat agar publik memahami bahwa variasi sumber karbohidrat tidak mengurangi nilai gizi selama takaran dan keseimbangannya tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan