MAKASSAR, RESPON INFO – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan angkat bicara terkait polemik mutasi kepala sekolah yang belakangan menjadi sorotan. Legislator Komisi E, Tenri Indah, menegaskan bahwa persoalan yang dipicu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebenarnya sudah selesai.

Tenri Indah menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diterima, para kepala sekolah telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pengembalian dana sesuai rekomendasi BPK.

“Temuan BPK itu rata-rata sudah dikembalikan oleh kepala sekolah dan hal itu juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Karena sudah ada pengembalian dan perbaikan, kami menganggap persoalan itu sudah *clear*,” ujar Tenri Indah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Makassar, Sabtu (13/6/2026).

Istri Wakil Bupati Gowa ini menekankan pentingnya memberikan kepastian bagi para kepala sekolah. Menurutnya, tenaga pendidik harus mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan tugas tanpa harus dibayangi kekhawatiran terkait status jabatan mereka.

“Harapannya tentu dicarikan solusi terbaik supaya kepala sekolah tetap nyaman bekerja dan tidak merasa terbebani. Apalagi mereka sudah melakukan perbaikan dan memenuhi rekomendasi yang diberikan,” tambahnya.

Meski dalam RDP tersebut para kepala sekolah tidak sempat hadir untuk memberikan penjelasan langsung, pihak Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan telah berkomitmen untuk menyampaikan hasil pembahasan ini kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Langkah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan selanjutnya agar tidak merugikan pihak manapun dan tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh anggota Komisi E lainnya, di antaranya Mahmud dan Asman (Nasdem), Andi Patarai Amir (Golkar), Andi Nirawati (Gerindra), Yeni Rahman (PKS), serta Andi Muh Irfan AB (PAN).